Masalah Poskesdes

ADSENSE Link Ads 200 x 90

ADSENSE 336 x 280

Dr. Suparyanto, M.Kes

MASALAH POSKESDES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan mempunyai Visi mewujudkan masyarakat sanggup berdiri diatas kaki sendiri untuk hidup sehat. Visi ini dicapai dengan dukungan masyarakat dan pemerintah, oleh lantaran itu perlu upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pengembangan kiprah serta masyarakat, pemerintah telah mendorong pembentukan Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes ) / Desa Siaga. Salah satu dukungan pemerintah yaitu memperlihatkan Dana Bantuan Sosial Operasional Poskesdes. Suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan minimal pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), faktor-faktor risiko penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), serta kekurangan gizi kesiapsiagaan dan penanggulangan peristiwa dan kegawatdaruratan kesehatan pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya.

1.2 Tujuan

1. Menjelaskan pengertian Desa Siaga/Poskesdes

2. Menjelaskan Kegiatan Poskesdes

3. Menjelaskan Sumberdaya Poskesdes

4. Menjelaskan Pembangunan Sarana Fisik Poskesdes

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Desa Siaga/Poskesdes

Desa Siaga yaitu desa yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, peristiwa dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah mempunyai sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) (Depkes, 2007).

Poskesdes yaitu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibuat di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain (Depkes, 2007).

Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ( UKBM ) yang dibuat di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi acara peningkatan hidup sehat ( promotif ), pencegahan penyakit ( preventif ), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ( terutama bidan ) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.

Desa Siaga dikembangkan melalui penyiapan masyarakat, pengenalan masalah, perumusan tindak lanjut pencapaian khususnya janji pembentukan Poskesdes dan dukungan sumberdaya.

TUJUAN DESA SIAGA :

Terwujudnya masyarakat sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

SASARAN DESA SIAGA :

1. Semua Individu dan keluarga di desa setempat

2. Pihak2 yang mempunyai imbas (toma, toga, tokoh wanita dan pemuda, kader serta petugas kesehatan)

3. Pihak2 yang diharapkan memberi dukungan kebijakan,peraturan perundang-undangan,dana,tenaga,sarana.(kepala desa, Camat,pejabat terkait,swasta para donatur dan pemangku kepentingan lainnya)

KRITERIA DESA SIAGA:

· Desa telah menjadi desa siaga bila mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

2.2 Kegiatan Poskesdes

· Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan faktor-faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.

· Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi).

· Kesiapsiagaan dan penanggulangan peristiwa dan kegawatdaruratan kesehatan.

· Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya.

· Kegiatan-kegiatan lain, yaitu promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS), penyehatan Iingkungan, dan lain-lain, merupakan kegiatan pengembangan.

· Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi banyak sekali UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga, dan lain-lain). Dengan demikian, Poskesdes sekaligus berperan sebagai koordinator dan UKBM-UKBM tersebut.

2.3 Sumberdaya Poskesdes

Ø Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan), dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kader.

Ø Untuk penyelenggaraan pelayanan Poskesdes harus tersedia sarana fisik bangunan, perlengkapan, dan peralatan kesehatan. Guna kelancaran kornunikasi dengan masyarakat dan dengan sarana kesehatan (khususnya, Puskesmas), Poskesdes seyogianya mempunyai juga sarana komunikasi (telepon, ponsel, atau kurir).

Ø Pembangunan sarana fisik Poskesdes sanggup dilaksanakan melalui banyak sekali cara, yaitu dengan urutan alternatif sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang telah ada menjadi Poskesdes,

2. Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu contohnya Balai RW, Balai Desa, Balai Pertemuan Desa, dan lain-lain.

3. Membangun baru, yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donatur, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

2.4 Pembangunan Sarana Fisik Poskesdes :

1. Mengembangkan Polindes

2. Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu Balai RW, Balai Desa dll.

3. Membangun gres dengan pendanaan dari pemerintah (Pusat dan daerah), donatur, dunia perjuangan atau swadaya masyarakat

Ada Bangunan Fisik Poskesdes Dan Menetap

1. Mudah koordinasi dengan bagas/ kader

2. Memudahkan kanal masyarakat

3. Kegiatan lebih terencana dan terarah.

4. Polindes dan Poskesdes terdapat dalam satu tempat dengan fungsinya masing-masing.

Tidak Ada Bangunan Fisik Poskesdes Dan Tidak Menetap

1. Sulit koordinasi dengan bagas/ kader

2. Menyulitkan kanal Masyarakat

3. Kegiatan tidak terencana dan tidak terarah.

4. Polindes tetap ada, Poskesdes sulit berjalan (beban ganda untuk bidan)

2.5 Langkah-Langkah Pengembangan Desa Siaga

1. PERSIAPAN

· PUSAT:

1. Penyusunan pedoman

2. Pembuatan modul pelatihan

3. Penyelenggaraan training bagi instruktur (TOT)

· PROVINSI:

1. Penyelenggaraan TOT (tenaga kab/kota)

· KABUPATEN/KOTA:

1. Penyelenggaraan training nakes

2. Penyelenggaraan training kader

2. PELAKSANAAN

· PUSAT:

1. Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain

· PROVINSI:

2. Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain

· KABUPATEN/KOTA:

1. Penyediaan dana dan dukungan sumber daya lain

2. Penyiapan PKM & RS dlm rangka penanggulangan peristiwa & kegawatdaruratan kesehatan

· KECAMATAN:

1. Pengembangan dan Pembinaan desa siaga

3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

· PUSAT:

1. Memantau kemajuan dan mengevaluasi keberhasilan pengembangan desa siaga

· PROVINSI:

1. Memantau kemajuan pengembangan desa siaga

2. Melaporkan hasil pemantauan ke pusat

· KABUPATEN/KOTA:

1. Memantau kemajuan pengembangan desa siaga

2. Melaporkan hasil pemantauan ke provinsi

· KECAMATAN

1. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

2. Melaporkan perkembangan ke Kab/Kota

2.6 Pendekatan Pengembangan Desa Siaga

Langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh :

1. Pengembangan Tim Petugas

Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-kegiatan lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini yaitu mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan para petugas ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan atau training yang bersifat konsolidasi, yang diubahsuaikan dengan kondisi setempat. Keluaran atau output dari langkah ini yaitu para petugas yang memahami kiprah dan fungsinya, serta siap berafiliasi dalam satu tim untuk melaksanakan pendekatan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

2. Pengembangan Tim di Masyarakat

Tujuan langkah ini yaitu untuk mempersiapkan para petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat, semoga mereka tahu dan mau berafiliasi dalam satu tim untuk menyebarkan Desa Siaga. Dalam langkah ini termasuk acara advokasi kepada para penentu kebijakan, semoga mereka mau memperlihatkan dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber daya lain, sehingga pengembangan Desa Siaga sanggup berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat bertujuan semoga mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna membuat iklim yang aman bagi pengembangan Desa Siaga.

Jadi dukungan yang diharapkan sanggup berupa dukungan moral, dukungan finansial atau dukungan material, sesuai janji dan persetujuan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Jika didaerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah acara masyarakat di bidang kesehatan menyerupai Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Desa, PKK, serta orga-nisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya lembaga-lembaga ini diikut-sertakan dalam setiap pertemuan dan kesepakatan.

3. Survei mawas Diri (SMD)

Survei mawas diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuanagar pemuka-pemuka masyarakat bisa melaksanakan telaah mawas diri untuk desanya. Survei ini harus dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demikian, diharapkan mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapi di desanya, serta bangun niat dan tekad untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakatdesa. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi mereka.

Keluaran atau output dari SMD ini berupa identifikasi masalah-masalah kesehatan serta daftar potensi di desa yang sanggup didaya gunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut, termasuk dalam rangka membangun Poskesdes.

4. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Tujuan penyelenggaraan musyawarah masyarakat desa (MMD) ini yaitu mencari alternatif penyelesaian duduk kasus kesehatan dan upaya membangun Poskesdes, dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga untuk menyusun planning jangka panjang pengembangan Desa Siaga. Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari para tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung pegembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah yaitu tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh wanita dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan dunia perjuangan yang mau mendukung pengembangan Desa Siaga dan kelestariannya (untuk itu diharapkan advokasi). Data serta temuan lain yang diperoleh pada dikala SMD disajikan, utamanya yaitu daftar duduk kasus kesehatan, data potensi, serta impian masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas, dukungan dankontribusi apa yang sanggup disumbangkan oleh masing-masing individu/institusi yang diwakilinya, serta langkah-langkah solusi untuk pembangunan Poskesdes dan pengembangan Desa Siaga.

2.7 Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga

Pemilihan pengurus dankader Desa Siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah & mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

2. Orientasi / Pelatihan Kader Desa Siaga

Sebelum melaksanakan tugasnya, pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi / training dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sesuai dengan pedoman orientasi / training yang berlaku. Materi orientasi / training meliputi acara yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga (sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Operasional), yaitu meliputi pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan Poskesdes, pengembangan dan pengelolaan UKBM lain, serta hal-hal penting terkait menyerupai kehamilan dan persalinan sehat, Siap-Antar-Jaga, Keluarga Sadar Gizi, posyandu, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air higienis dan penyehatanlingkungan pemukiman (PAB-PLP), kegawat-daruratan sehari-hari, kesiapsiagaan bencana, insiden luar biasa, warung obat desa (WOD), diversifikasi pertanian flora pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), acara surveilans, sikap hidup higienis dan sehat (PHBS), dan lain-lain.

3. Pengembangan Poskesdes dan UKBM lain

Dalam hal ini,pembangunan Poskesdes bisa dikembangkan dari Polindes yang sudah ada. Apabila tidak ada Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam planning kerja tentang alternatif lain pembangunan Poskesdes. Dengan demikian diketahui bagaimana Poskesdes tersebut akan diadakan - membangun gres dengan fasilitasi dari Pemerintah, membangun gres dengan pemberian dari donatur, membangun gres dengan swadaya masyarakat, atau memodifikasi bangunan lain yang ada.

Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, acara dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yangdiperlukan dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yangsudah ada tetapi kurang/tidak aktif.

4. Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga

Dengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah sanggup ditetapkan sebagai Desa Siaga. Setelah Desa Siaga resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan acara Poskesdes secara rutin, yaitu pengembangan sistem surveilans berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana, pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penggalangan dana, pemberdayaan masyarakat menuju kadarzi dan PHBS, penyehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dasar (bila diperlukan). Selain itu, diselenggarakan pula pelayanan UKBM-UKBM lain menyerupai Posyandu dan lain-lain dengan berpedomankepada panduan yang berlaku. Secara terpola acara Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang risikonya digunakan sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan Desa Siaga selanjutnya secara lintas sektoral.

2.8 Pembinaan Dan Peningkatan

1. Pembinaan jejaring lintas sektor, khususnya dengan program-progam pembangunan yang bersasaran desa.

2. Pembinaan perlu dikembangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader semoga tidak drop-out.(dibantu memperoleh pendapatan tambahan, contohnya pemberian honor insentif atau difasilitasi untuk berwirausaha).

2.9 Peran Jajaran Kesehatan Dan Pemangku Kepentingan Terkait

Ø Puskesmas:

1. Yankesdas & PONED

2. Mengembangkan komitmen & Kerjasama TimTk. Kec. dan desa

3. Memfasilitasi pengembangan Desi & Poskesdes

4. Monev dan Pembinaan desi

Ø Rumah Sakit:

1. Menyelenggarakan pelayanan referensi & PONEK

2. Melaksanakan bimbingan teknis medis

3. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangn kedaruratan dan bencana

Ø Dinas Kesehatan Kab/Kota:

1. Mengembangkan komitmen & kerjasama tim di Tk. Kab/Kota

2. Merevitalisasi PKM

3. Merevitalisasi RS

4. Merekrut / Menyediakan calon fasilitator

5. Menyelenggarakan pelat bagi petugas kesehatan & kader

6. Melakukan advokasi ke banyak sekali pihak

7. Menyediakan anggaran dan sumber daya lain

Ø Dinas Kesehatan Provinsi

1. Mengembangkan komitmen & kerjasama tim di tingkat. Provinsi

2. Membantu Dinkes Kab/kota melalui pelatihan2 manajemen, teknis, dll.

3. Membantu Dinkes Kab/kota menyebarkan kemampuan PKM dan RS di bidang konseling

4. Menyelenggarakan training fasilitator

5. Melakukan advokasi ke banyak sekali pihak tingkat. Provinsi

6. Bersama Dinkes Kab/Kota melaksanakan pemantauan, penilaian dan bimbingan teknis terhadap desi.

7. Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian desi

8. Kementrian Kesehatan

9. Menyusun konsep dan pedoman pengembangan desi,mensosialisasikan & mengadvokasi

10. Memfasilitasi Dinkes, PKM, RS serta Posy dan UKBM lainnya.

11. Memfasilitasi pembangunan Poskesdes dan pengembangan desi

12. Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi / pelaporan dan spenaggulkangan kegawatdaruratan dan peristiwa berbasis masyarakat.

13. Menyelenggarakan training bagi instruktur (TOT)

14. Menyediakan dan dan dukungan sumber daya lain

15. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT

Ø Pejabat Pemerintah Daerah

1. Memberi dukungan kebijakan, sarana dan dana

2. Mengkoordinasikan penggerakan masy untuk pelayanan Poskesdes / PKM / pustu / UKBM lain

3. Mengkoordinasikan penggerakan masy untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan desi & UKBM yang ada

4. Melakukan Pembinaan untuk terselenggaranya acara Desi secara teratur dan lestari

Ø Tim Penggerak PKK

1. Berperan aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan UKBM di Desi (posyandu,dll)

2. Menggerakkan masy utk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan UKBM yang ada.

3. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka membuat kadarzi dan PHBS

Tokoh Masyarakat

1. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan desi

2. Menaungi dan membina acara desi

3. Menggerakkan masy utk berperan aktif

Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Dunia Usaha/Swasta

1. Berperan aktif dalam penyelenggaraan desi

2. Memberikan dukungan sarana dan dana utk pengembangan dan penyelenggaraan desi

INDIKATOR KEBERHASILAN

INPUT:

1. Ada Tidaknya Forum Desa

2. Ada Tidaknya Poskesdes dan sarana bangunan serta perlengkapannya

3. Ada tidaknya UKBM yang dibutuhkan masyarakat

4. Ada tidaknya nakes (minimal bidan)

PROSES:

1. Frekuensi Pertemuan lembaga desa

2. Berfungsi tidaknya poskesdes

3. Berfungsi tidaknya UKBM yang ada

4. Berfungsi tidaknya Sistem Kegawatdaruratan dan Penanggulangan bencana

OUTPUT:

1. Cakupan yankesdas Poskesdes

2. Cakupan pelayanan UKBM lainnya

3. Jumlah masalah Kegawatdaruratan dan KLB

4. Cakupan RT yang menerima kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS

OUTCOME:

1. Jumlah Penduduk yang sakit

2. Jumlah Penduduk yang menderita gangguan Jiwa

3. Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal

4. Jumlah bayi dan balita yang meninggal

5. Jumlah balita Gizi buruk

2.10 Masalah Kesehatan dalam Renstra Kementrian 2010-2014

Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan namun angka tersebut masih jauh dari sasaran MDG’s tahun 2015 (102/100.000 KH), diharapkan upaya yang luar biasa untuk pencapaian target. Demikian halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), masih jauh dari sasaran MDG’s (23/1.000 KH) kalau dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on track walaupun diharapkan sumber daya insan yang kompeten.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun kanal terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Bagi masyarakat di DTPK, keterbatasan kanal juga disebabkan lantaran kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan referensi di rumah sakit meningkat, salah satu faktor pendorongnya yaitu adanya jaminan pembiayaan kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan kanal tersebut, pemerintah mempunyai keterbatasan pada jumlah Bed Occupation Rate (BOR) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tak mampu. Selain itu sistem referensi belum berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tidak efisien. Kebijakan serta pembinaan dan pengawasan belum meliputi klinik dan rumah sakit swasta, serta dirasakan belum terkoordinasinya pelayanan kesehatan secara kewilayahan.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan benjol penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih merupakan duduk kasus kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk sanggup mencapai sasaran MDG’s. Selain itu, terdapat beberapa penyakit menyerupai penyakit Filariasis, Kusta, Frambusia cenderung meningkat kembali. Demikian pula penyakit Pes masih terdapat di banyak sekali daerah.

Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian, utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai, perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Akibat dari cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang belum tercapai akan berpotensi timbulnya kasus-kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di beberapa tempat risiko tinggi yang selanjutnya sanggup mengakibatkan munculnya wabah. Untuk menekan angka kesakitan dan janjkematian akhir PD3I perlu upaya imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata.1

Untuk anggaran pembiayaan kesehatan, permasalahannya lebih pada alokasi yang cenderung pada upaya kuratif dan masih kurangnya anggaran untuk biaya operasional dan acara eksklusif untuk Puskesmas. Terhambatnya realisasi anggaran juga terjadi lantaran proses anggaran yang terlambat.

Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Tingginya presentase masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan mengakibatkan rendahnya kanal masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan yang berakibat pada timbulnya kemiskinan.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan hukuman belum sebagaimana mestinya.

Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya kanal masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada referensi dan penanganan pasien untuk masalah tertentu.

Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat namun masih banyak hambatan yang dihadapi, salah satunya dalam hal produksi obat. Indonesia masih bergantung pada materi baku impor yang mengakibatkan harga obat masih sulit dijangkau masyarakat. Belum banyak penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi kekayaan hayati Indonesia untuk diolah menjadi materi baku obat. Obat herbal juga belum banyak dikembangkan. Tingginya persentase materi baku obat yang diimpor mencapai 85% mengakibatkan tingginya harga obat sehingga akan menurunkan kanal masyarakat terhadap keterjangkauan obat yang diperlukan.

Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada SKN, tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan tempat belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi pusat tempat di tingkat pimpinan.

Sistem informasi kesehatan menjadi lemah sehabis diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi hambatan dalam pemetaan duduk kasus dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan duduk kasus pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian kiprah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya yaitu duduk kasus pembiayaan khususnya untuk acara dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, duduk kasus pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah tempat untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim.

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah sikap masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), menyerupai Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada sikap hidup higienis dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

Sumber : Renstra Kementrian Kesehatan Tahun 2010 – 2014

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

TUJUAN DESA SIAGA :

Terwujudnya masyarakat sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

KEGIATAN POSKESDES

1. Pengamatan epidemologis sederhana

2. Penanggulangan penyakit menular, dan penyakit KLB

3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan peristiwa dan kegawatdaruratan kesehatan

4. Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya

5. Kegiatan lain : promosi kesehatan untuk Kadarzi, PHBS, penyehatan lingkungan dll.

SUMBERDAYA POSKESDES

1. Tenaga kesehatan (minimal bidan, idealnya: perawat, bidan dan petugas gizi))

2. 2 (dua) orang kader/bagas

PEMBANGUNAN SARANA FISIK POSKESDES :

1. Mengembangkan Polindes

2. Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu Balai RW, Balai Desa dll.

3. Membangun gres dengan pendanaan dari pemerintah (Pusat dan daerah), donatur, dunia perjuangan atau swadaya masyarakat

3.2 Saran

Agar masyarakat sehat, maka dilingkungan kita haruslah dibuat poskesdes yangbisa memperlihatkan pelayan kesehatan, juga perlu sumber daya yang mupuni di bidang kesehatan, se

Sumberdaya Poskesdes

· Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan), dengan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kader.

· Untuk penyelenggaraan pelayanan Poskesdes harus tersedia sarana fisik bangunan, perlengkapan, dan peralatan kesehatan. Guna kelancaran kornunikasi dengan masyarakat dan dengan sarana kesehatan (khususnya, Puskesmas), Poskesdes seyogianya mempunyai juga sarana komunikasi (telepon, ponsel, atau kurir).

· Pembangunan sarana fisik Poskesdes sanggup dilaksanakan melalui banyak sekali cara, yaitu dengan urutan alternatif sebagai berikut:

1) Mengembangkan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang telah ada menjadi Poskesdes,

2) Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu contohnya Balai RW, Balai Desa, Balai Pertemuan Desa, dan lain-lain.

3) Membangun baru, yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donatur, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Juknis_poskesdes.pdf

http://jurnalkebidananku.blogspot.com//search?q=pedoman-pelaksanaan-pengembangan-desa

http://dr.suparyanto.blogspot.com/pedoman-pelaksaksanaan-pengembangan-desa.html

http://jurnalkebidananku.blogspot.com//search?q=pedoman-pelaksanaan-pengembangan-desa

Sumber https://dr-suparyanto.blogspot.com/

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90

Masalah Poskesdes

0 Response to "Masalah Poskesdes"

Posting Komentar